Majalengka Kekurangan 3.900 Guru

Berita

MAJALENGKA,(PR).- Pemerintah Kabupaten Majalengka masih kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) kurang lebih 7.000 orang. Tenaga yang dibutuhkan kebanyakan untuk bidang kesehatan dan guru yang terus berkurang akibat menjalani masa pensiun. Saat ini jumlah pegawai yang ada sebanyak 11.000 orang.

Menurut keterangan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Toto Sumianto disertai stafnya Dadang Sandi Bahrudin, jumlah kekurangan tersebut berdasarkan hasil analisa jabatan (Anjab) yang dilakukan pada tahun 2018 lalu.

Kekurangan tenaga guru SD dan SMP berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan mencapai 3.900 orang guru. Kekurangan guru ini kebanyakan untuk tingkat Sekolah Dasar  yang terus berkurang  setiap tahunnya.

Sedangkan Dinas Kesehatan kebutuhan terbanyak adalah tenaga perawat dan tenaga struktural jumlahnya mencapai 900 orang.

“Dari hasil Anjab kebutuhan pegawai ini mencapai 18.000 orang sedangkan yang ada sekarang sebanyak 11.000 orang. Kami berupaya mengusulkan untuk penerimaan CPNS di tahun 2020 sebanyak 450 orang.” ungkap Dadang Sandi Bahrudin

Jumlah kekurangan ini belum mengacu kepada kemungkinan dilakukannya perubahan SOTK (Stuktur Organisasi dan Tata Kerja) baru, namun berdasarkan SOTK lama yang berlaku saat ini. Sementara SOTK baru kini tengah dibahas yang dimungkinkan akan terjadi perubahan kebutuhan tenaga pegawai.

Perubahan SOTK

Sementara itu Staf Ahli Bidang SDM Enas Nasrudin membenarkan akan dilakukannya perubahan SOTK dan saat ini tengah dibahas oleh tim Bagian Organisasi dan Asda I. Perubahan SOTK ini menurutnya tidak akan merubah terlalu banyak kebutuhan pegawai karena jumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diprediksi masih sama seperti yang ada sekarang. Kalaupun ada  OPD baru, ada juga peleburan OPD yang saat ini ada yakni Dinas Koperasi.

“Hasil kajian sementara kemarin ada penambahan jabatan saja untuk eselon III a sebanyak 1 orang, eselon III b sebanyak 4 orang, eselon IV a sebanyak 14 orang. Jadi perubahan SOTK ini tidak signifikan terhadap perubahan kebutuhan pegawai,” ungkap Nasrudin.

Hasil kajian sementara perubahan SOTK baru tersebut diantaranya Badan Keuangan dan Aset Daerah akan dibagi menjadi dua yakni Badan keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah yang saat ini pendapatan masih ditangani oleh bidang.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian akan ditambah dengan Koperasi, karena Dinas Koperasi akan dihilangkan. Koperasi dinilai cukup ditangani oleh bidang atau mungkin seksie.

Dinas Perdagangan rencananya akand itambah dengan perindustrian karena perdagangan dan perindustrian dinilai masih satu rumpun. Semula perindustrian masuk di Dinas Tenaga Kerja.

Selain itu Dians Pengelolaan Sumberdaya Air Pertambangan dan Energi akan diganti menjadi Dinas Pemukiman Perumahan dan Pertanahan, sedangkan Sumber Daya Air akan masuk di Dinas Bima Marga dan Cipta karya.

Namun demikian menurut Enas Nasrudin SOTK tersebut sifatnya belum final karena masih dalam tahap pembahasan termasuk membahas beban kerja di masing-masing OPD yang akan di rubah tersebut, demikian juga dengan payung hukumnya apakah perubahan ini dilakukan melalui perubahan perda atau cukup dengan SK Bupati saja.

“Ada dua alternatif pada evaluasi kelembagaan ini, alternatif pertama melalui SK Bupati, alternatif kedua melakukan perubahan Perda mengenai SOTK. Mana yang akan dipilih masih dikaji tim ahli dan para pihak,” ungkapnya.***

umber : Pikiran-Rakyat online